Politik Dan Pemerintahan

Lumajang - Pemerintah Kabuaten umajan mengmbil angkah berani dengan berkebijakan khusus akan mengangkat sebanyak 4.257 sebagai PPPK Paruh Waktu. Rinciannya, bagi tenaga honorer masuk database BKN (Badan Kepegawaian Negara) berkode R-2 ada 207 orang dan R-3 sebanyak 3.137 orang secara otomatis akan diangkat menjadi P3K Paruh Waktu.

Lumajang – Di tengah ketidakpastian status kepegawaian dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah berani: tetap mempekerjakan ribuan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) meski mereka tidak tercantum dalam struktur resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna IV yang digelar di Gedung DPRD Lumajang, Kamis (9/7/2025). Pengesahan ini menandai langkah strategis dalam menyempurnakan arah kebijakan fiskal daerah guna menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara adaptif dan terukur.

Lumajang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang telah menyetujui Perda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disambut antusias Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, sebab akan ada beberapa program janji politik bisa direalisasikan di tahun pertama memimpin Lumajang.

Lumajang – Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang akhirnya menjawab kegelisahan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses pinjaman perbankan. Melalui pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lumajang, kini akses permodalan semakin terbuka lebar.

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmen dalam memperkuat pengelolaan zakat sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), mengajak aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi zakat daerah melalui sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa setiap kegiatan di Alun-Alun Lumajang, baik komersial maupun non-komersial, wajib mengantongi izin resmi. Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan ruang publik yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Lumajang – Tangis haru mewarnai momen ketika Mbah Buati, warga lanjut usia asal Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, akhirnya menempati rumah baru yang layak huni. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah reyot tanpa fasilitas memadai, kini Mbah Buati merasakan hangatnya perhatian pemerintah.